Contemplation,  Education,  Stories

Saham Tambang Masuk Syariah? Wajar Kok.

Beberapa hari yang lalu, saya selesai nonton film dokumenter “sexy killers” produksi watchdoc documentary. Cukup menjadi trending dikalangan beberapa organisasi pergerakan dan organisasi kampus. Mau komentar, tapi belum sempat-sempat, sekarang mumpung ada waktu buat nulis, disambi menemani anak-anak. Lebih tepatnya ingin mengkomentari tentang.. kok bisa sih saham-saham “mereka” bisa masuk daftar saham syariah?

Jujur, saya sedih, kecewa, saat nonton bagian yang menjelaskan bahwa saham-saham mereka bisa nangkring di daftar ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Tapi bagaimana lagi, realitanya memang seperti itu, karena kita negara hukum, selama tidak melanggar hukum, maka bisa jalan. Bahkan kalau mau merujuk fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) pun, mereka juga tetap tidak melanggar lho. Kok bisa?

Memang kalau kita kaji lebih lanjut, “seharusnya” ADRO, BYAN, HRUM, INDY, ITMG, PTBA, TOBA tdak masuk daftar ISSI. Kenapa? karena sudah cukup jelas,  saham-saham tersebut tidak memenuhi maqashid syariah (hanya dua yang terpenuhi dari lima, yang tidak terpenuhi nafs, nasl, maal).. lalu kok bisa lolos ke list ISSI? bahkan 4 dari 7 saham itu masuk list JII (Jakarta Islamic Index) 😩

Kalau kita cermati fatwa DSN-MUI yang berkaitan (no. 40) ternyata memang screening nya belum sejauh itu.

Kalau screening yang berlaku saat ini bagaimana? Untuk yang saat ini, ada tahapan pertama, yaitu kualitatif, di mana ini murni penilaian dari DSN-MUI, apakah perusahaan tersebut bergerak dibidang yang bertentangan dengann syariat atau tidak. Silakan bisa dilihat daftar contoh yang dilarang, ada ribawi, judi, khamr, rokok, narkoba, dan produk-produk mudharat lainnya.

Dan yang kedua, ada tahapan kuantitatif (kalau ini bisa dibilang seleksi kondisi finansial), di mana did alamnya ada pertimbangan rasio utang dan pendapatan non halal.

Dengan dua tahapan screening tersebut, wajar jika 7 saham tersebut lolos ke ISSI. Karena produk tambang memang halal dan baik, bahkan produk tersebut menghasilkan maslahah untuk jutaan penduduk, lalu dari sisi finansial pun baik. Tapi ya sayangnya disitu, hanya memakai satu perspektif, jika kita memakai perspektif lain, bisa berkebalikan 180 derajat. Bagi penduduk yang lain justru mudharat yang didapat, dan mudharatnya ga tanggung-tanggung.

Ada di fatwa lain (no. 80) yang bahas prinsip-prinsip syariah yang berjalan di bursa, ada poin yang menyebut “dharar” tapi itu pun dalam konteks transaksinya, jai tetap tidak bisa untuk tidak meloloskan saham-saham “mereka”.. sebab kalau secara transaksi memang sudah sesuai syariah.

Gimana seharusnya? Maka menurut saya, tahapan kualitatifnya diperluas lagi, mencakup “dampak luas” dari proses pengolahan produk tersebut. SDGs saja yang notabenenya tidak membahas maqashid syariah, namun poin-poinnya, yang menjadi goal, justru sangat sesuai dengan maqashid syariah (terutama poin no. 11, 14, dan 15 dalam konteks ini).

Semoga DSN-MUI terus progresif ✊ memiliki visi yang jauh melampaui SDGs. Secara historis, dilihat dari pertumbuhan jumlah fatwa-fatwa yang dihasilkan beberapa tahun ke belakang ini, memang bisa dikatakan cepat. Semoga fatwa-fatwanya semakin komprehensif. Memang ini butuh proses, butuh waktu. Namun yang terpenting, semoga terus mengarah ke arah yang lebih baik.

Ditulis saat al faqir sedang bersama santri-santri.
TMII
10 Sya’ban 1440H/ 16 April 2019M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *